PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah;Retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;jasa giro;pendapatan bunga;keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a.  Jenis pajak daerah propinsi terdiri dari :

1.   Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

2.   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air

3.   Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4.   Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

PKB dan BBNKB kendaraan dan kendaraan di atas air sedikitnya 30% diserahkan kepada Kota dan Kabupaten di Propinsi yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Bahan Bakar dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedikitnya 70% diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

b.  Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

1.   Pajak Hotel

2.   Pajak Restoran

3.   Pajak Hiburan

4.   Pajak Reklame

5.   Pajak Penerangan Jalan

6.   Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7.   Pajak Parkir

Hasil Pajak kabupaten sedikitnya 10% diserahkan kepada Desa di lingkungan Kabupaten  dan diatur dalam Perda Kabupaten yang bersangkutan.

Retribusi daerah terdiri dari  tiga kelompok retribusi yaitu :

1.   Jasa Umum

2.   Jasa Usaha

3.   Perijinan tertentu

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan beberapa kriteria, namun Daerah melalui Perda dapat menetapkan jenis Retribusi selain ketiga kelompok  di atas sepanjang masuk dalam domain otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapaun kriteria Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

1.      Bersifat bukan pajak dan bukan masuk jasa usaha atau perijinan tertentu

2.      Merupakan kewenangan Daerah

3.      Memberikan manfaat khusus bagi yang membayar retribusi tersebut

4.      Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

5.      Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

6.      Dapat dipungut secara efektif dan efisien sebagai sumber PAD potensial

7.      Pemungutan retribusi memungkinkan jasa tersebut diberikan dengan pelayanan berkualitas.

b. Retribusi Jasa Usaha :

1.      Bersifat bukan pajak dan bukan masuk retribusi jasa umum atau perijinan tertentu

2.      Jasanya bersifat komersial

c. Retribusi Perijinan Tertentu :

1.      Merupakan domain otonomi Daerah

2.      Untuk melindungi kepentingan umum

3.  Dampak biaya yang ditimbulkan dari pemberian ijin tersebut cukup besar dan layak dibiayai dengan retribusi perijinan.